June 9, 2022

[ad_1]

BENGKULU – Aplikasi GoAML merupakan aplikasi yang dikelola oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Aplikasi ini merupakan sarana yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tertanggal 2010, atau untuk mendeteksi lebih dini dan lebih rinci.

Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi Notaris, Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/Jasa lainnya untuk memberikan data pelaporan secara online. Caranya adalah dengan mengisi formulir notifikasi terkait deteksi transaksi keuangan mencurigakan (TCM). Hal ini dapat dilakukan apabila penyedia jasa memenuhi persyaratan sebagai pelapor bagi pengguna jasa.

Bagi Notaris pada khususnya, konsekuensi kewajiban pemberitahuan ini hanya timbul apabila Notaris menjabat di luar mandatnya. Dalam peraturan perundang-undangan, Notaris sebagai penyedia jasa digolongkan sebagai pihak pemberi notifikasi yang harus mendaftar pada aplikasi GoAML – PPATK. Notaris wajib menegakkan Prinsip Pengakuan Pengguna Jasa (PMPJ) dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada pengguna jasa.

Sebelum melakukan LTKM, Notaris harus menerapkan PMPJ sebagai pemberi jasa, yaitu asas yang diterapkan Notaris dengan mengumpulkan informasi tentang pengguna jasa, perorangan, perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Notaris kemudian melakukan verifikasi kepada pengguna jasa hingga memantau apakah transaksi keuangan pengguna jasa tersebut wajar.

Apabila dinyatakan TKM atau transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dimaksudkan untuk menyembunyikan transaksi keuangan yang tidak sesuai profil dan berpotensi menimbulkan tindak pidana pencucian uang, maka Notaris selaku penyedia jasa wajib membuat LTKM kepada PPATK. Dengan mengisi formulir pelaporan melalui aplikasi GoAML.

Notaris yang tidak terdaftar dalam aplikasi GRIPS – PPATK harus terlebih dahulu mendaftar sebagai pejabat eksekutif, termasuk petugas pendaftaran dan pelaporan perusahaan. Setelah semua proses pemutakhiran data dan pendaftaran dilakukan oleh Notaris, maka data yang diserahkan akan diverifikasi secara terpisah oleh PPATK. Notaris akan menerima pemberitahuan dari PPATK berupa persetujuan atau penolakan pemutakhiran data dan pendaftaran yang disampaikan kepada PPATK.

Baca Juga  Plat Nomor Kendaraan Akan Berubah Warna dan Dipasangi Chip, Ini Penjelasan Polri | Hukum

Pemutakhiran data dan pengisian arsip Notaris dalam aplikasi GoAML tidak mewajibkan seluruh operasional Notaris, sebagai penyedia jasa wajib melaksanakan Prinsip Identifikasi Pengguna Jasa (PMPJ) dan membuat LTKM kepada PPATK. Hal ini tidak dapat dilakukan jika persyaratan TAM tidak terpenuhi selama PMPJ. Meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 43 Tahun 2015, Notaris ditetapkan sebagai pihak pemberi notifikasi atas transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kewajiban penerapan PMPJ oleh Notaris untuk penetapan TAM sebelum pelaksanaan LTDM hanya dapat dilakukan apabila persyaratannya terpenuhi, misalnya jika ada transaksi keuangan dalam rupiah/mata uang ekuivalen Rp100.000.000, jika ada transaksi keuangan yang meragukan. . pihak yang meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme atau kepada Notaris, alinea ke-4 pasal 2 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 09 tanggal 2017.

Persyaratan khusus notaris untuk melaksanakan LTKM atau bagi pengguna jasa yang menjadi pelapor PPATK melalui aplikasi GoAML, yaitu:

  • Notaris bertindak seperti penyedia jasa lainnya bagi pengguna jasa di luar yurisdiksinya;
  • Adanya hubungan usaha antara notaris (sebagai penyedia jasa) dengan pengguna jasa (berkontrak), dan;
  • Bertindak langsung untuk kepentingan atau atas nama pengguna jasa. Termasuk tindakan notaris untuk membuka atau memelihara akun anonim atau akun menggunakan nama fiktif untuk tujuan mengumpulkan uang dari pengguna layanan.

Notaris sebagai pemberi jasa dikecualikan dari kewajiban Pengacara, Notaris, Pengacara Independen lainnya, dan Akuntan yang bertindak sebagai profesi hukum independen untuk menjadi pihak pemberi tahu pengguna jasa atau pelaksana LTKM, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Rekomendasi FATF. Jika informasi yang relevan diperoleh karena kerahasiaan profesional atau hak istimewa profesi hukum, maka tuduhan tersebut tidak wajib dilaporkan.

Baca Juga  Bingung Pilih Router Wifi Terbaik dan Berkualitas? Ini Caranya! | Teknologi

Apabila terdapat TAM berdasarkan praktik PMPJ yang dilakukan oleh Notaris selaku Penyedia Jasa dan mengharuskan Notaris untuk membuat LTKM kepada PPATK, maka tindakan pelaporan oleh Notaris tersebut tidak tergolong tindak pidana kelalaian. Kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini karena perbuatan notaris selain penegakan jabatannya dilaporkan. Tindakan tersebut merupakan tindakan untuk kepentingan atau atas nama pengguna jasa.

Notaris memiliki beberapa tindakan yang dapat mengakibatkan Notaris diklasifikasikan bertindak untuk atau atas nama pengguna jasa, antara lain sebagai berikut:

  • Transaksi berdasarkan surat kuasa pribadi dan umum;
  • Membantu penyiapan dokumen dan data pendukung, baik secara elektronik maupun dengan cara lain, yang membuktikan telah terjadi suatu transaksi;
  • melakukan tindakan penyimpanan aset milik pengguna jasa;
  • penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, penyetoran dan transaksi perbankan lainnya atas nama dan atas nama pengguna jasa;
  • melakukan pembayaran pajak perdagangan atas nama pengguna jasa dan atas permintaannya;
  • menegakkan royalti, meningkatkan hak, dan mengurangi hak untuk kepentingan pengguna jasa;
  • pertama kali pemeliharaan data dan pendaftaran tanah/pengolahan SKT tanah menjadi sertifikat tanah;
  • Menjaga lebih banyak data untuk kepentingan pengguna jasa, yang bukan merupakan misi PPAT.

Untuk itu masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan jasa Notaris diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan faktual dalam melakukan hubungan bisnis dengan Notaris. Karena Notaris akan melaksanakan Tata Cara PMPJ secara sederhana atau mendalam, berupa identifikasi dan verifikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga akan menindaklanjuti transaksi-transaksi dari pengguna jasa, yang meliputi jasa seorang Notaris. Notaris berhak menolak memberikan jasa apabila dalam prakteknya pengguna jasa menolak mengikuti prosedur PMPJ. Notaris juga berhak untuk curiga terhadap informasi dan data yang diberikan oleh pengguna jasa.

Baca Juga  Takut Akun Sosial Media Diretas? Amankan dengan Cara Ini | Teknologi

Sebagai Pejabat Umum, Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam membuat kontrak dan pengesahan perusahaan, maka segala tindakannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. tanpa pencucian uang. Seperti adanya sanksi terhadap notaris, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana apabila dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk memberitahukan kepada TKM. Notaris Tidak perlu khawatir karena laporan ini dijaga kerahasiaannya dan dilindungi oleh PPATK.

Penulis adalah Ketua Pengurus Daerah Persatuan Notaris Indonesia Kabupaten Bengkulu.

Baca Juga: Notaris GOAML Saat Zoom Meeting Digelar di Bengkulu – PPATK

[ad_2]

Source link